Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Berpolemik, Pemda Pasangkayu Bentuk Tim

  • Whatsapp

beritasulbar.com, Pasangkayu – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di 21 desa se-Kabupaten Pasangkayu pada 12 November 2019 yang lalu yang kemudian para pemenang dari kontestasi tersebut dilantik pada bulan Februari sampsi Maret 2020 memunculkan polemik.

Pasca pelantikan, kepala desa yang baru saja menjabat melakukan perombakan besar pada struktur di dalam pemerintahannya, baik itu posisi Sekertaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur) sampai Kepala Dusun (Kadus). Sehingga, akibatnya memunculkan polemik karena pemberhentian dan pengangkatan dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bacaan Lainnya

Mulyadi selaku kepala bagian (kabag) Hukum di Sekretariat Pemda Pasangkayu mengatakan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa telah tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017. Aturan tersebut berlaku sejak diundangkan.

” Terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Pasangkayu, hampir semua desa bermasalah,” terangnya, Rabu, 01 Juli 2020.

Penyebabnya adalah karena terjadi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan dengan cara semena-mena oleh kepala desa.

Menurut Mulyadi, kejadian tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena minimnya pengetahuan kepala desa tentang perda serta aturan-aturan tentang pemberhentian perangkat desa.

Penyebab dari banyaknya kepala desa yang tidak mengetahui perda tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa karena kurangnya sosialisasi pemerintah daerah. Sehingga, cara menyelesaikan polemik yang terjadi seperti di Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang, Desa Saptanajaya Kecamatan Duripoku dan Desa Kasano Kecamatan Baras, Pemda Pasangkayu membentuk tim untuk memfasilitasi pembinaan dan penanganan untuk kasus pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.

” Sementara kami proses ini desa Bulubonggu, sedangkan desa yang lain itu akan kami tangani tanggal 20 Juli 2020 ini,” lanjut Mulyadi.

Tim ini nanti menerima, menelaah dan menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa yang kemudian melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, melakukan kunjungan atau tinjauan langsung ke desa terkait dan menyampaikan laporan hasil ke bupati melalui sekretaris daerah (sekda) Pasangkayu.

”Kita pelajari kasusnya, kalau memang alasan pemberhentian & pengangkatan itu tidak sesuai peraturan daerah (perda), maka tim akan merekomendasikan ke kepala desa untuk mengembalikan perangkat desa yang diberhentikan,” tutupnya.

(editor)

  • Whatsapp